“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka, TNI-Polri akan membantu pemerintah daerah, diorganisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” tegas Prabowo.
Korporasi Terancam Dicabut Izinnya
Selain menyoroti aktivitas masyarakat, Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.
Ia meminta Polri, Kejaksaan, dan unsur intelijen menyelidiki setiap indikasi keterlibatan perusahaan dalam karhutla.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, intelijen selidiki, kalau ada indikasi segera laporkan, kita segera cabut korporasi apa pun izinnya,” tegasnya.
Namun, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan korporasi dalam praktik tersebut.
Sejauh ini, terdapat tiga tersangka yang diamankan pada 2025. Ketiganya disebut tidak memiliki lahan di lokasi kejadian, tetapi berada di sekitar lokasi dengan alasan memancing.
“Padahal di sekitar wilayah tersebut tidak ada lokasi pemancingan,” lanjut Herry.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera.
Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dengan melaporkan potensi kebakaran serta menghindari aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya karhutla. ***