PONTIANAKGLOBE.COM, SUMATERA SELATAN -- Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Agustus 2026, untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla di wilayah Sumatera.
Baca Juga: Siswa SMAN Unggul Binaan Bener Meriah Diduga Dikeroyok Kakak Kelas, Polisi Turun Tangan
Tiga provinsi, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam penanganan karhutla.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, tercatat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.410 titik, disusul Riau sebanyak 480 titik dan Jambi 425 titik.
Sebelumnya, Prabowo menggelar rapat terbatas di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, untuk mengevaluasi penanganan karhutla.
Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta seluruh jajaran tidak menunggu titik panas berkembang menjadi titik api. Ia menekankan pentingnya penanganan sedini mungkin, salah satunya melalui pembangunan sumur bor.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja ambil tindakan dini, di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Prabowo dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 24 Agustus 2026.
Prabowo Larang Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar
Prabowo juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Ia meminta seluruh aparat, termasuk TNI dan Polri, aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik tersebut dilarang dan berpotensi menimbulkan bencana.
Sebagai alternatif, pemerintah akan membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan melalui mekanisme yang lebih terorganisir.
Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Penerimaan Maba Unsoed, Rektor Jadi Tersangka
Masyarakat diminta melapor kepada kepala desa, camat, atau bupati. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan membantu mengorganisasi pembukaan lahan melalui kelompok tani.
Skema pembiayaan juga dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau koperasi.