Ia menambahkan, konsep pertanian kolektif berbasis teknologi modern perlu terus diperkuat karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas petani.
Dalam forum tersebut, STN juga memperkenalkan gagasan Social Agribusiness Operator (SAO) sebagai model kemitraan yang dirancang untuk mengintegrasikan pembangunan pertanian dari hulu hingga hilir.
Baca Juga: Perkuat Daya Saing UMKM, BI Kalbar Gelar Rabbani Future Business 2026
Melalui konsep tersebut, STN menawarkan peran sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan implementasi di tingkat lapangan, sehingga program pertanian dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan petani.
“STN ingin menjadi bagian dari solusi. Kami tidak hanya melihat persoalan di lapangan, tetapi juga ingin ikut memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi petani,” ujar Rinaldi.
Sementara itu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Dyah Susilokarti menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan STN.
Meski menjelaskan bahwa Program Brigade Pangan berada di bawah kewenangan direktorat lain, Dyah menyatakan siap meneruskan hasil diskusi tersebut kepada pihak terkait.
Menurutnya, keterlibatan organisasi yang memiliki pengalaman langsung mendampingi petani dapat menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan pertanian nasional.
“Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya, ketika ada forum yang membahas Brigade Pangan atau isu pertanian lainnya, STN dapat ikut hadir untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya secara langsung,” katanya.
STN berharap dialog dengan Kementerian Pertanian dapat menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun sektor pertanian yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.
Bagi STN, penguatan ekosistem pertanian nasional hanya dapat terwujud apabila seluruh rantai pertanian—mulai dari petani, teknologi, permodalan, hingga pasar—berjalan secara terpadu dalam satu sistem yang saling mendukung. ***