PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Polemik penggunaan dana APBN untuk renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny terus menuai perdebatan publik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa langkah pemerintah sudah tepat dan justru berpihak pada masa depan ribuan santri.
Cak Imin menyebut renovasi itu layak mendapat bantuan APBN karena melibatkan sekitar 1.900 santri yang kehilangan tempat belajar.
“Kalau jumlah santrinya 1.900, mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda?” ujarnya di Jakarta, Selasa, (14/10/2025).
Baca Juga: Gagal Membawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Kluivert Terancam Dipecat PSSI?
Ia menantang para pengkritik untuk menawarkan solusi konkret bagi pendidikan para santri.
Namun, sejumlah pejabat dan anggota legislatif menyoroti aspek akuntabilitas. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengingatkan agar dana APBN yang digunakan diaudit dengan ketat.
“APBN itu harus bisa dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta agar rencana renovasi dikaji ulang dan dikoordinasikan dengan Komisi V DPR agar tidak menimbulkan polemik.
Baca Juga: Prabowo Dapat Pujian Trump di KTT Gaza, Pemimpin Dunia Beri Tepuk Tangan Meriah
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pendanaan renovasi akan diambil dari pos pendidikan di Kementerian PU.
“Ini kondisi darurat, dan kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama,” kata Dody.
Meski begitu, pro dan kontra terus bergulir. Di satu sisi, pemerintah ingin menyelamatkan pendidikan santri, di sisi lain publik menuntut transparansi dalam penggunaan uang negara.***