Gubernur Dedi Mulyadi sendiri mengakui, sebagian besar APBD Jabar tidak bisa digunakan secara bebas.
“Dari Rp31 triliun, sepertiganya harus dipakai bayar utang PEN, BPJS, sampai biaya operasional proyek besar seperti Kertajati dan Masjid Al Jabbar,” kata Dedi di Bandung, Rabu (9/7/2025).
Dengan keterbatasan itu, Dedi menilai gerakan donasi seribu rupiah per hari bisa menjadi wujud nyata solidaritas masyarakat di tengah kondisi fiskal yang ketat.
Dalam Perubahan APBD Jabar 2025, Dedi juga memamerkan langkah berani memangkas sejumlah pos yang dianggap tidak mendesak, termasuk anggaran iklan media — dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus dilihat dari besar kontraknya? Menurut saya tidak,” kata Dedi di Rindam III Siliwangi, Bandung, Jumat (2/5/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik sudah cukup untuk menjaga hubungan baik dengan media tanpa perlu anggaran besar.
Baca Juga: Reksa Dana vs Obligasi, Mana yang Lebih Cocok untuk Gen Z? Begini Jawabannya
“Dari Rp50 miliar jadi Rp3 miliar, apakah media kehilangan sumber berita? Nggak. Malah sekarang berita tentang Jabar makin ramai,” ujarnya.
Transparansi Jadi Kunci
Publik kini menunggu bukti janji transparansi dari Pemprov Jabar.
Di satu sisi, warga diajak menyumbang seribu per hari, tapi di sisi lain pemerintah masih mengelola triliunan rupiah anggaran yang sebagian besar terserap untuk utang dan proyek lama.
Kritik pun muncul: sebaiknya pemerintah lebih fokus pada efisiensi belanja, bukan menambah beban moral masyarakat.
Meski begitu, Dedi tetap yakin program ini bisa memperkuat rasa kebersamaan.
“Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal semangat gotong royong membangun Jawa Barat,” tegasnya. ***