Gerakan Seribu Rupiah Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Publik Sebut APBD Jabar Kan Sudah Rp31 Triliun

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Gerakan donasi seribu rupiah per hari yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lewat program Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) jadi bahan perbincangan hangat.

Program yang mengusung semangat gotong royong ini dinilai baik, tapi di sisi lain publik mempertanyakan logika di baliknya -- terutama karena anggaran belanja Pemprov Jabar justru naik tajam tahun ini.

Baca Juga: Detik-Detik Truk Terjun dari Tol Tangerang–Merak, Warga Panik dan 5 Orang Luka Serius

Pertanyaannya pun mengemuka, Apakah rakyat lagi-lagi harus ikut menanggung beban solidaritas di tengah naiknya belanja daerah?

Berdasarkan surat edaran yang terbit 1 Oktober 2025, Pemprov Jabar mengajak ASN, pelajar, hingga masyarakat umum untuk menyisihkan Rp1.000 per hari.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang mendesak.

Pemerintah menegaskan, donasi ini bersifat sukarela, bukan kewajiban.

Setiap wilayah akan memiliki pengelola tersendiri, dan laporan keuangannya dijanjikan akan dibuka ke publik lewat berbagai portal resmi.

Namun, di tengah niat baik itu, muncul pertanyaan soal kebutuhan gerakan ini, apalagi APBD Jabar 2025 meningkat tajam hingga Rp31 triliun.

Baca Juga: Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Luhut: Jangan Gegabah!

Belanja Naik, Tapi Pendapatan Jadi Tantangan

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut kenaikan belanja salah satunya untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Anggaran infrastruktur naik dari Rp2,1 triliun menjadi Rp4,9 triliun,” kata Herman di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9/2025).

Namun, di sisi lain, pendapatan daerah masih jadi pekerjaan rumah. Pemprov menargetkan PAD sebesar Rp31 triliun, tapi tantangannya besar karena penerimaan dari pajak kendaraan bermotor mulai menurun seiring maraknya kendaraan listrik.

“Penggunaan kendaraan listrik meningkat, kita jadi tidak dapat apa-apa. Ini harus dimitigasi agar pendapatan tidak turun,” ujar Herman.