Tak Hanya Kain Tenun, Kanun Juga Punya Beragam Potensi Tarik Minat Pembeli (Edisi ke-3 Selesai)

Hal itu berlaku bagi Kampung Tenun Khatulistiwa (Kanun) di Kota Pontianak. Menurut Aritonang, para penenun Kanun punya kemampuan menceritakan pengalaman mereka tentang tenun yang mereka produksi. Dia berharap sejarah ini bisa ditampilkan dalam website yang bisa diakses calon pembeli dari mana saja.

"Saat orang mengetahui sejarahnya, orang yang ingin membeli kain sistemnya PO (pre order). Kolektor atau penyuka kain tenun tidak masalah PO, karena mereka membutuhkannya, berapapun harganya," kata Aritonang.

Pengelola Kanun Agus Sarwoko mengutarakan agar Kanun maju, maka perlu melakukan inovasi agar bisa terus menjawab kebutuhan pasar. Tidak hanya produk kain tenun songket, juga diversifikasi ke produk lain seperti dompet, sepatu, kopiah dan selendang.

“Kami terbuka bekerja sama dengan pihak lain dalam membangun Kanun. Saat ini
sudah ada dukungan dari PT Wilmar yang membangun gerbang dan Pemkot Pontianak memperlebar jalan dari 2,5 meter jadi 4 meter,” kata dia. 

Soal pengembangan produk, kata Agus, ada peningkatan kualitas dan diversifikasi terutama fesyen dari kain tenun dengan memberdayakan penduduk sekitar Kanun.

Menurut Bank Indonesia (BI), Kanun membutuhkan pendampingan literasi digital untuk menopang keberlangsungan ekosistem UMKM. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan kain tenun sebagai sumber mata pencaharian.

Kepala BI Perwakilan Kalbar NA Anggini Sari mengatakan pihaknya mempunyai sejumlah program yang telah berjalan untuk pengembangan produk UMKM. Mulai dari pelatihan digital marketing on boarding UMKM yakni untuk membantu pelaku UMKM yang kesulitan dalam menjual dan mengembangkan produknya. 

"Pendampingan dan monitoring evaluasi digital marketing sekitar 3 bulan kepada pelaku UMKM. BI senantiasa mendukung melalui kebijakan dan program agar UMKM dapat berkembang ke ranah digital dengan optimal," kata Anggini.

BI juga mencermati kesulitan penjualan dan pengembangan UMKM dalam memanfaatkan ranah digital. Salah satunya, BI membantu pelaku UMKM dengan menggunakan SIAPIK yaitu aplikasi pencatatan keuangan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ini untuk membantu UMKM menerapkan standar keuangan sederhana.

Aplikasi SIAPIK bisa membantu UMKM dari sisi pencatatan keuangan, sehingga bisa jadi modal untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan. Anggini menyadari masih butuh dukungan banyak pihak untuk pendampingan UMKM.

"Butuh dukungan tak hanya pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, BI, OJK, perbankan, dinas terkait dan lembaga lainnya," kata dia. (*)