UU TNI Resmi Disahkan, Puan Maharani Tegaskan Kekhawatiran Publik Tidak Terbukti

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) TNI dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.

Namun, pengesahan ini mendapat gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, yang menolak beberapa poin dalam revisi UU tersebut.

Baca Juga: Timnas Indonesia Tak Berdaya di Sydney, Patrick Kluivert Sesalkan Kegagalan Penalti Kevin Diks

Menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi di luar gedung parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa pemerintah siap memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat.

"Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan," ujar Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025. 

Puan menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap UU TNI yang baru tidak akan terbukti di masa mendatang.

"Apa yang dikhawatirkan atau dicurigai bahwa ada hal-hal dalam RUU TNI yang tidak sesuai dengan harapan, Insya Allah tidak akan terjadi," tegasnya.

Baca Juga: Meski Kalah Telak Ternyata Timnas Indonesia Kejutkan Australia, Begini Jackson Irvine

Selain itu, ia berharap UU ini dapat membawa manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.

"Kami berharap UU TNI yang telah disahkan ini bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara ke depan," tambahnya.

Baca Juga: Tragedi Mencekam di Singkawang! Suami Diduga Habisi Nyawa Istri Sebelum Gantung Diri, Ternyata Ada Surat Wasiat, Begini Isinya

Poin-Poin Revisi UU TNI

Beberapa perubahan utama dalam UU TNI yang baru mencakup:
* Penyesuaian kedudukan TNI dalam pemerintahan.
* Penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh anggota TNI aktif.
* Perluasan cakupan operasi militer selain perang.
* Perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota TNI.

Dengan berbagai revisi ini, pemerintah menegaskan bahwa UU TNI bertujuan memperkuat institusi pertahanan nasional tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. ***