PONTIANAKGLOBE.COM - Banyak yang mencari informasi tentang apa itu Bhayangkari ?
Untuk yang belum mengetahui, tidak ada salahnya membaca artikel ini.
Dilansir laman polair.kalteng.polri.go.id, Bhayangkari adalah organisasi istri anggota Polri yang lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta, dan sebagai Ketua Pengurus besar dijabat oleh Ny. T. Memet Tanumijaya.
Pada tanggal 19 Oktober 1952 dilaksanakan konferensi Istri Polisi yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah, dimana telah diputuskan untuk bersatu dalam gerak perjuangan melalui wadah tunggal organisasi persatuan istri Polri Bhayangkari dan tanggal tersebut ditetapkan pula sebagai Hari Anak-anak Kepolisian.
Berselang empat tahun diadakan kongres kedua pada tanggal 25 Desember 1956, telah disahkan Cupu Manik Astagina sebagai lambang Bhayangkari.
Kongres ketiga dilaksanakan tahun 1959, pada kesempatan tersebut disahkan Hymne Bhayangkari gubahan RAJ. Sudjasmin dengan syair oleh Ny. SA. Legowo.
Kongres kelima tahun 1963 menetapkan bahwa tanggal 19 Oktober 1952 merupakan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari.
Pada tanggal 15 April 1964 istri ketiga angkatan dan Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut Dharma Pertiwi, dimana pada waktu itu terpilih sebagai ketua adalah Ny. B. Soewito dari Bhayangkari, sedangkan Mars Bhayangkari disahkan pada rapat kerja dewan pimpinan Bhayangkari pada tahun 1970 di Jakarta.
Sesuai kebijaksanaan pimpinan Hankam tentang organisasi ABRI tahun 1971 terjadi perubahan corak kepemimpinan dari tidak fungsional menjadi fungsional, sebagai Istri Kapolri saat itu secara fungsional Ny. Muhammad Hasan ditunjuk sebagai ketua Umum Bhayangkari yang pertama.
Tahun 1974 pada Musyawarah Pusat Bhayangkari IX, sebutan persatuan potensi Wanita Polri Bhayangkari berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri Bhayangkari dan merupakan organisasi ekstra struktural yang berada dibawah pembinaan Polri.
Bhayangkari dari tahun ke tahun terus berkembang dalam menjalankan roda organisasinya yang selalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membantu tugas-tugas Polri.
Dengan adanya tuntutan dari rakyat agar Polri dipisahkan dari ABRI, selanjutnya pada 1 April 1999 polri pisah dari ABRI berdasarkan Instruksi Presiden No.2 tahun 1999 dan sementara di bawah Menhankam.
Pada tanggal 22 Juni 1999 diadakan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi IX, pada Munas itu secara resmi Bhayangkari pisah dari organisasi Induk Dharma Pertiwi.
Setelah melalui proses kemandirian polri, maka pada tanggal 1 Juli 2000, sesuai keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, dan Bhayangkari pun langsung di bawah pembinaan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.