Firdaus berharap Dewan Pers dapat melakukan penyesuaian regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan pola kerja media digital modern.
Menurutnya, verifikasi media tetap harus menjaga kualitas dan profesionalisme pers, namun tidak menjadi hambatan bagi perusahaan pers kecil maupun media digital independen.
Ia menegaskan perusahaan pers tetap harus berbadan hukum dan terdata di Dewan Pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, mekanisme verifikasi dinilai perlu disederhanakan agar lebih inklusif.
“Yang terpenting adalah media tetap menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab, menjunjung etika jurnalistik, dan memiliki legalitas sesuai undang-undang. Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.
Perdebatan mengenai keberadaan media independen dan standar verifikasi pers diperkirakan akan terus berkembang seiring pesatnya transformasi digital di Indonesia.
Di satu sisi, verifikasi dianggap penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme pers, namun di sisi lain muncul tuntutan agar regulasi lebih fleksibel terhadap model media baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital.
Firdaus menambahkan, apabila syarat dan ketentuan verifikasi media telah disesuaikan dengan ruh UU Pers, maka media baru diharapkan dapat menjadi bagian dari organisasi konstituen Dewan Pers.
Dengan demikian, pendataan media sebagaimana diamanatkan UU Pers dapat menjangkau media baru dan mendorong terciptanya iklim pers Indonesia yang sehat serta merdeka. **"