“Mereka tetap masuk kelas VII, namun didampingi sesuai kemampuan masing-masing,” tambahnya.
Meski sebagian siswa tinggal tidak jauh dari sekolah, seluruh peserta didik diwajibkan tinggal di asrama untuk menjaga konsistensi pembinaan.
Pernah ada siswa yang ingin bersekolah namun menolak tinggal di asrama, sehingga pihak sekolah memindahkannya ke sekolah terdekat.
Seleksi siswa dilakukan melalui data Kementerian Sosial. Anak-anak dari kategori Data Kemiskinan akan disurvei oleh pendamping PKH, menjalani asesmen dan pemeriksaan kesehatan sebelum ditetapkan oleh dinas sosial.
Dari lebih dari 180 calon pada 2025, hanya 100 siswa yang dapat diterima karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.
“Banyak anak yang kalau tidak ada Sekolah Rakyat, mereka tidak punya pilihan lain. Rumah jauh, kondisi ekonomi sulit, dan akses sekolah formal hampir tidak mungkin,” ungkap Deni.
Meski baru berjalan tiga bulan, perubahan positif mulai dirasakan. Sejumlah siswa mengaku betah tinggal di asrama dan bahkan ingin segera kembali ke sekolah saat libur nasional. Orang tua pun melihat perkembangan kedisiplinan dan rutinitas ibadah anak-anak mereka.
Baca Juga: Klarifikasi Bupati Bener Meriah Soal Rombongan Jalan Kaki Tuai Kecaman
Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat, Tomi Hendratno, menyampaikan bahwa renovasi Sekolah Rakyat Tahap I di Jawa Barat telah rampung di 20 lokasi, termasuk SRMP 11 Bandung Barat.
“Dengan fasilitas yang lebih layak dan aman, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” kata Tomi.
Di tengah sejuknya lereng Cisarua, SRMP 11 Bandung Barat kini bukan sekadar bangunan pendidikan, melainkan ruang harapan bagi anak-anak untuk kembali bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik.***