PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) untuk kegiatan j*di online (judol).
Berdasarkan hasil pemantauan lintas kementerian dan lembaga, lebih dari 600 ribu rekening penerima Bansos terdeteksi pernah melakukan transaksi judi daring.
Baca Juga: AHY Ungkap Peluang Whoosh Tembus Surabaya, Tapi Ada Syarat Beratnya
“Tidak lagi diberi Bansos. Tetapi bagi yang sangat membutuhkan, kami masih buka kesempatan untuk reaktivasi. Yang benar-benar membutuhkan,” ujar Saifullah Yusuf di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kelurahan Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Pontianak, Rabu (22/10/2025).
Mensos menjelaskan, bagi penerima yang terblokir akibat indikasi j*di online namun masih sangat membutuhkan, pemerintah membuka jalur reaktivasi data melalui mekanisme resmi.
“Kita akan berikan kesempatan lagi dengan cara reaktivasi. Bisa lewat Puskesos, operator desa, atau operator dinas sosial,” katanya.
Namun, Saifullah menegaskan bahwa penerima yang terbukti kembali bermain j*di online setelah reaktivasi akan dicabut haknya secara permanen.
Baca Juga: Jalan Kuala Mandor B-Sungai Enau Dilanjutkan 2026, Sujiwo Targetkan Tiga Tahun Harus Tuntas
“Setelah reaktivasi, dia masih melakukan judol? Tidak akan diberi lagi. Selamanya tidak ada ampun,” tegasnya.
Saifullah menekankan bahwa bantuan sosial diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, bukan untuk disalahgunakan.
“Harapan kami, jangan sampai Bansos digunakan untuk j*di online. Bansos itu untuk kebutuhan pokok, untuk memperbaiki hidup,” ujarnya. ***