PONTIANAKGLOBE.COM, BOGOR -- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal, khususnya di sektor timah di Bangka Belitung.
Ia menyebut, sejak 1 September 2025, pemerintah berhasil menutup sekitar 80% timah yang selama ini diselundupkan ke luar negeri.
“Mulai 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai bikin koperasi besar-besaran di Bangka Belitung. Selama ini hampir 80% hasil timah kita diselundupkan tiap tahun, dan sekarang kita tutup,” kata Prabowo saat berpidato di Munas VI PKS, di Hotel The Sultan & Residence, Jakarta, Senin (29/9).
Menurut Presiden, penertiban tambang ilegal dapat menutup kebocoran keuangan negara dalam jumlah besar.
“Kita perkirakan September sampai Desember bisa selamatkan Rp22 triliun. Tahun depan diperkirakan bisa Rp45 triliun dari dua pulau ini saja,” ujarnya.
Prabowo juga mengungkapkan adanya potensi lain dari sisa produksi timah, yakni logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth, yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Yang lebih merisaukan sekaligus memberi harapan, ternyata limbahnya berisi mineral tanah jarang yang nilainya sangat tinggi,” jelasnya.
Operasi Tambang Ilegal Diperluas
Lebih lanjut, pemerintah juga akan melakukan operasi besar-besaran terhadap tambang ilegal di sektor lain, seperti nikel, batu bara, dan bauksit.
“Hampir semua ada tambang ilegal yang sangat besar. Ini saya perintahkan segera ditertibkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara,” tegasnya.
Prabowo menegaskan, langkah ini merupakan perintah konstitusi untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat.
“Saya tidak membenci siapa pun, tapi perintah UUD jelas: bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu amanat pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa menyelamatkan anak-cucu kita,” pungkasnya. ***