PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kasus keracunan terjadi di beberapa daerah.
Pemerintah pun bergerak cepat melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap program prioritas nasional tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, adalah hal utama yang tidak bisa ditawar.
“Atas petunjuk Presiden, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
“Insiden ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut keselamatan generasi penerus,” imbuhnya.
Evaluasi dan Penutupan Sementara Dapur SPPG
Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pemerintah memutuskan menutup sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah.
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak, tidak hanya di lokasi keracunan tetapi di seluruh SPPG,” jelas Zulhas.
Selain itu, seluruh dapur SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki sistem sanitasi, terutama alur limbah. Pemerintah pusat hingga daerah juga diperintahkan meningkatkan pengawasan.
Zulhas menegaskan, semua dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi. Ia juga meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan rutin.
Laporan BGN ke Presiden
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan laporan lengkap soal KLB MBG sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Data BGN menunjukkan, periode 6 Januari–31 Juli 2025, terdapat 2.391 SPPG dengan 24 kasus KLB. Namun, sejak 1 Agustus–27 September 2025, jumlah SPPG melonjak menjadi 7.244 unit dengan 47 kasus KLB.
“Kasus banyak terjadi di SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan pengalaman dan jam terbang,” jelas Dadan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pihaknya siap memperkuat program MBG, salah satunya dengan menyiapkan tenaga ahli gizi untuk ditempatkan di dapur-dapur SPPG.
