PONTIANAKGLOBE -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi sebagai wadah berdialog antara pelaku usaha dan pemerintah tentang perizinan.
Dari siaran pers Pemprov Kalbar, Kasatgas Satu Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI, Teguh Widodo mengatakan telah meminta izin kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk membentuk KAD tersebut.
Teguh mengutarak komite tersebut nantinya berguna sebagai wadah untuk berdialog antara regulator dan pelaku usaha jika ada yang mengalami kendala dalam perizinannya.
“Oleh karena itu pula, kami disini juga mau membentuk komite advokasi daerah (KAD) Antikorupsi untuk Provinsi Kalbar fungsinya KAD ini nantinya sebagai wadah pertemuan dialog antara regulator dan pelaku usaha melibatkan unsur pemerintah dan sektor swasta dalam kepengurusannya,” kata Teguh dikutip Pontianak Globe, Sabtu (19 November 2022).
Sementara itu, Teguh memperkenalkam AKBU KPK yang dibentuk atas keprihatinan KPK melihat tingginya kasus pidana korupsi yang berkaitan dengan sektor pelaku usaha dan direktorat AKBU KPK membendung tindakan tercela itu.
Faktor pelaku usaha ini bisa terlibat dalam tindak pidana korupsi tentu saja karena ada regulator penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk di dalamnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson mengutarakan Pemprov Kalbar mengadakan dialog KPK dengan Pelaku Usaha dalam rangka pemetaan titik rawan Korupsi pada dunia usaha di Provinsi Kalbar.
Dengan kegiatan ini menggambarkan komitmen dan perhatian yang tinggi dari KPK RI kepada seluruh penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar untuk dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan yang bebas dari korupsi.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, kami memandang positif atas kerja cerdas dan kerja keras KPK RI dalam program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan berbagai Divisi dan Direktorat yang ada di KPK RI," kata Harisson.