Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada tanggal 23 Oktober 1771, yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal.
Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman menjadi Sultan Pontianak. Pusat pemerintahannya ditandai oleh berdirinya Masjid Jami' (kini dikenal sebagai Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.
Kolonialis Belanda pertama kali memasuki Pontianak pada tahun 1778.
Pada tahun 1779, mereka membuat perjanjian dengan Sultan tentang wilayah Tanah Seribu, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat) dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak).
Baca Juga: 10 Manfaat Kratom untuk Kesehatan, Baca Sampai Habis Ternyata Bisa Turunkan Hipertensi Juga Lho
Masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang melihat pembentukan Plaatselijk Fonds, badan yang mengelola aset pemerintah dan dana pajak.
Setelah pendaratan Jepang, aktivitas Plaatselijk Fonds hampir berhenti, tetapi kembali aktif di bawah pimpinan tentara Jepang dan dengan nama SHINTJO.
Setelah pemerintah sipil Jepang tiba, Plaatselijk Fonds dihidupkan kembali dan dipimpin oleh Muhammad Abdurrahman.
Masa Stadsgemeente dimulai pada tahun 1946, ketika Pontianak mendapat status stadsgemeente. R. Soepardan menjadi syahkota pertama dan digantikan oleh Ads. Hidayat pada awal tahun 1948.
Kemudian, Pontianak menjadi tempat di mana Partai Persatuan Dayak (PPD) dibentuk, awalnya berasal dari Sanggau.
Kemudian, pada tahun 1953, bentuk pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Pontianak.
Kemudian, berdasarkan undang-undang, sebutan ini berubah menjadi Kota Pontianak, sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan.
Geografi