PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Barat, selaku Sekretaris 2 dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang bekerjasama dengan Polda Kalimantan Barat selaku Sekretaris 1, telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi masif di seluruh Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Berikutnya, melaksanakan edukasi kepada anak – anak sekolah dalam hal ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani mengatakan pihaknya mendorong kabupaten – kabupaten untuk melakukan revisi terkait dengan perubahan struktur organisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan DP3A juga sudah melakukan itu pada tanggal 10 Juli 2025, yang mana DP3A melaksanakan Monitor dan Evaluasi TPPO di Kalimantan Barat.
“Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Polres di seluruh Pontianak kota beserta DP3A, Dinas Sosial, kemudian Kementerian Agama, Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang sudah bergerak untuk melakukan pencegahan dan penanganan TPPO, “ungkap Herkulana, Selasa (15/7/2025).
Dia juga bebrterima kasih kepada rekan – rekan BP2MI yang telah berkolaborasi luar biasa bersama DP3A.
Disamping itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu terkait dengan Rumah Singgah atau Rumah Aman untuk teman – teman yang dideportasi dari PLBN Entikong.
“Mungkin teman – teman dari Dinas Sosial membutuhkan adanya Rumah Singgah Terpadu, “imbuhnya.
Sejauh ini DP3A sudah memfasilitasi baik untuk pemulangan korban TPPO, khususnya korban Perempuan, karena TPPO tidak bicara hanya luar negeri tapi juga domestik, sehingga DP3A juga melakukan pendampingan sampai ke rumah korban.
“Puji Tuhan kerjasama kami dengan Deputi Perlindungan Perempuan sangat baik, kita berkolaborasi dan saat ini kita sedang membantu pihak – pihak terkait dengan pemulangan beberapa korban Pengantin Pesanan yang merasa tertipu di Tiongkok, maupun Taiwan sehingga kita coba mencari datanya dan kita minta bantuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “jelasnya.
