Ultimatum Para Pimpinan Partai Politik, Presiden Jokowi: Jangan Tuduh Pemerintah Mengintervensi

photo author
M Rifaldi Syahri Ramadan, Pontianak Globe
- Sabtu, 24 Desember 2022 | 09:31 WIB
Presiden Jokowi (BPMI Setpres)
Presiden Jokowi (BPMI Setpres)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Dilansir dari akun instagram pribadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan para pemimpin partai politik agar tidak menuduh pemerintah jelang pemilu 2024.

Hal tersebut karena banyaknya tuduhan-tuduhan yang mengatakan ada intervensi istana atau Jokowi.

Sehingga beberapa partai politik tidak lolos menjadi anggota kontestasi pemilu 2024 yang akan datang.

Sebelumnya seperti diketahui bahwa KPU telah merilis daftar Partai politik yang telah dinyatakan berhak menjadi kontestan pemilu 2024.

"Ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusan KPU.

Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh, karena tidak lolos langsung nunjuk-nunjuk, itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," ujar Jokowi dikutip melalui Instagram resmi Presiden Jokowi, Jumat, 23/12/2024.

Jokowi mengatakan bahwa lembaga KPU adalah lembaga yang independen sehingga siapapun tidak dapat mengintervensi apa yang menjadi wewenang KPU.

"Saya gak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusan KPU, bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen.

Tidak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apa lagi, gak ada," tegasnya.

Selain itu Jokowi mengingat agar para pemimpin partai tidak asal menuduh pemerintah jika ada partai-partai yang gagal berkoalisi dalam momentum kontestasi pemilu 2024.

Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi.

Padahal kita itu kan ngak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu, tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Jokowi, istana, paling enak itu," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan tuduhan itu biasanya apabila ada tokoh yang ambisi untuk memiliki kendaraan agar bisa dicalonkan tetapi partainya gagal berkoalisi.

"Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa.

Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan, lah urusannya apa dengan saya," tambahnya.*

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Steve Vantax

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X