PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digelar di hotel bintang lima Fairmont, Jakarta, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Keputusan ini dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah.
Baca Juga: 4 Tablet Terbaik Maret 2025, Spesifikasinya Cocok untuk Kerja, Kuliah, dan Hiburan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam langkah DPR dan pemerintah yang menggelar rapat di hotel mewah selama dua hari terakhir.
Mereka menilai tindakan ini menyakiti hati rakyat dan menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi serta partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.
Sebagai bentuk protes, koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi, termasuk Imparsial, YLBHI, KontraS, dan BEM SI, mendatangi lokasi rapat di Hotel Fairmont, Jakarta.
"Di tengah sorotan publik terhadap revisi UU TNI, DPR dan pemerintah justru membahasnya secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan. Ini mencerminkan rendahnya komitmen terhadap transparansi serta partisipasi publik," demikian pernyataan resmi koalisi yang diterima pada Sabtu, 15 Maret 2025 malam.
Baca Juga: Waspada Penipuan! Begini Cara Blokir Nomor WhatsApp Tak Dikenal
Koalisi menuding penyelenggaraan rapat di hotel mewah sebagai bentuk pemborosan anggaran negara, terutama di saat pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi yang justru memangkas sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
"Pemerintah seperti tidak memiliki rasa malu. Di satu sisi mereka menggaungkan efisiensi anggaran dan mengurangi belanja negara, bahkan memotong dana untuk sektor-sektor vital. Namun, di sisi lain, DPR dan pemerintah malah menggelar pembahasan RUU TNI di hotel mewah," kritik mereka.
Selain itu, koalisi juga menyoroti pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU TNI, termasuk kekhawatiran akan kembalinya konsep dwifungsi militer yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Baca Juga: Tak Ingin Status WhatsApp Kamu Dilihat Semua Orang? Ini 2 Cara Ampuh Menyembunyikannya
"Revisi ini berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan membuka kembali peluang bagi TNI aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil, sesuatu yang bertentangan dengan reformasi sektor pertahanan," tegas mereka.
Koalisi mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan tertutup dan menjamin transparansi dalam revisi UU TNI.
Mereka juga meminta agar publik dilibatkan secara aktif dalam proses ini guna memastikan aturan yang lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. ***