PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran kabinetnya untuk pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, merupakan upaya strategis untuk meningkatkan karakter kepemimpinan dan memperkuat kerja tim antarpejabat.
Menurut Fahmi, pendekatan ini akan membuat jajaran Kabinet Merah Putih lebih siap dan efektif dalam menghadapi tantangan yang berkembang cepat.
Baca Juga: Prisia Nasution Tantang Diri Berperan sebagai Hakim di Film Sang Pengadil
“Pelatihan di lingkungan militer diharapkan mampu memperkuat karakter kepemimpinan pejabat, meningkatkan kolaborasi, serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dengan cepat dan efektif,” jelas Fahmi kepada wartawan, Senin, 21 Oktober 2024.
Fahmi juga menekankan bahwa negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia telah menerapkan pendekatan serupa, di mana pelatihan pejabat sipil di institusi militer bukan merupakan tanda militerisme, melainkan bagian dari pembangunan kapasitas.
“Di Amerika Serikat, misalnya, para pejabat sipil dan bahkan anggota Kongres mengikuti pelatihan di lembaga seperti National Defense University dan US Army War College. Hal ini tetap dalam kerangka demokrasi yang kuat, di mana kontrol sipil atas militer tetap terjaga,” tambahnya.
Ia juga mencontohkan Korea Selatan, di mana pejabat sipil turut serta dalam pelatihan di Korea National Defense University, dengan tetap memegang teguh prinsip kontrol sipil dan supremasi demokrasi.
Hal serupa juga terjadi di Jepang dan Australia, yang memfokuskan pelatihan pejabat sipil di akademi pertahanan pada peningkatan koordinasi dan respons terhadap krisis.
Menurut Fahmi, pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pelatihan di institusi militer tidak otomatis mengarah pada militerisme.
Sebaliknya, pelatihan ini memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons tantangan keamanan, meningkatkan ketahanan nasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, sambil tetap menjaga nilai-nilai demokrasi.
“Presiden Prabowo tampaknya ingin membentuk kabinet yang solid, disiplin, dan tangguh dalam menghadapi tantangan, dengan pendekatan yang tegas namun tetap adaptif terhadap dinamika yang ada,” lanjut Fahmi.
Baca Juga: Angel Karamoy Ungkap Alasan Belum Menikah Lagi Setelah 9 Tahun Menjanda
Ia meyakini bahwa rencana ini dapat memperkuat pemerintahan yang responsif dan efektif, mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan militer yang positif ke dalam pemerintahan, tanpa mengaburkan peran dan batasan antara sipil dan militer.
“Langkah ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk membangun pemerintahan yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi masa depan, sambil tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia,” pungkasnya. ***