Tegas! Prabowo Minta Menteri Kurangi Acara Seremonial dan Perjalanan Luar Negeri

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi kerja dan meminta para menteri untuk mengurangi acara seremonial serta perjalanan luar negeri yang tidak esensial.

Baca Juga: Marshanda Menolak Operasi Plastik, Mengapa Ia Lebih Memilih Menerima Penuaan, Ini Alasannya

"Saya minta kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," tegas Prabowo di hadapan jajaran menteri.

Prabowo menekankan bahwa menteri Kabinet Merah Putih harus menjadi teladan dalam upaya membangun ekonomi kesejahteraan rakyat, tanpa bekerja secara sembarangan.

Ia juga menegaskan agar para menteri fokus pada hal-hal yang mendukung kesejahteraan rakyat dan tidak mengada-ada.

"Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Jangan mengada-ada, seperti studi banding yang tidak relevan. Saya minta semuanya efisien," tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga meminta kepada Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan untuk meninjau kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memeriksa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Baca Juga: Prisia Nasution Tantang Diri Berperan sebagai Hakim di Film Sang Pengadil

Ia berharap agar alokasi anggaran dipelajari lebih lanjut untuk memastikan efisiensi.

"Saya minta Menteri Keuangan dan semua Menteri Koordinator untuk menelusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA dengan seksama," kata Prabowo.

Dalam pemerintahan yang dipimpinnya, Prabowo juga telah membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Baca Juga: Adinia Wirasti Cerita Dukungan Orang Tua di Dunia Akting, Ibunya Bahkan Smapai Antar ke Lokasi Syuting

Badan ini bertugas untuk memonitor pelaksanaan program dan proyek yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga.

"Saya juga memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan dengan tambahan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, yang akan memonitor semua program dan proyek yang kita luncurkan," jelas Prabowo. ***