Pakar Komunikasi Politik Ingatkan Rakyat Harus Bersikap Kritis Terhadap Hasil Survei Calon Presiden pada Pilpres 2024

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Emrus Sihombing, seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), menegaskan bahwa hasil survei tidak boleh dianggap sebagai patokan utama dalam pengambilan keputusan pada Pemilu 2024.

Menurutnya, perbedaan hasil survei yang sering terjadi di luar batas margin of error menunjukkan ketidakpastian data tersebut.

Baca Juga: Saebom ‘NATURE’ dan Park Hyun Joon Pacaran, Ini 5 Fakta yang Menunjukkan Hubungan Mesra Mereka

Emrus menekankan bahwa perbedaan hasil survei sebenarnya tidak menjadi masalah selama masih berada dalam batas margin of error yang dapat diterima.

Namun, ia mencatat bahwa realitas di lapangan seringkali berbeda dan mengarah pada interpretasi yang beragam.

"Saya melihat hasil survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan. Buktinya ada perbedaan yang cukup signifikan," tegas Emrus pada Kamis, 28 Desember 2023.

Baca Juga: Terbuang dari Al Ahli, Firmino Kabarnya Akan Ditampung Gerrard di Al Ettifaq

Pakar komunikasi politik ini juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap opini yang dapat terbentuk dari hasil survei.

Menurutnya, masyarakat harus bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh agar tidak terjebak dalam arus opini yang mungkin diarahkan.

"Supaya kita tidak digiring," ungkap Emrus.

Ia mendorong agar masyarakat bersikap kritis terhadap hasil survei elektabilitas calon presiden.

Emrus menekankan perlunya menggali informasi lebih lanjut terkait sumber pendanaan survei, metodologi yang digunakan, termasuk kuesionernya.

Baca Juga: Real Madrid Siap Merekrut Bek Manchester United dengan Diskon Besar di Januari 2024

"Publik harus mempertanyakan hasil survei. Jangan langsung menerima begitu saja. Telitilah sumber pendanaan, telaah metodologi yang digunakan, termasuk kuesionernya,” ujar Emrus.

Dengan pendekatan kritis terhadap hasil survei, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memilih pemimpin berdasarkan fakta yang akurat. ***