Keputusan ini bahkan tercatat dalam peristiwa Perang Jawa, di mana Pangeran Diponegoro meminta agar diskusi mengenai perang dihentikan sementara selama Ramadan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci tersebut.
Baca Juga: Tambah Kecap Manis di Steak, Rasanya Jadi Lebih Nikmat! Begini Kata Chef Guga
Meskipun begitu, langkah ini dianggap memiliki motif politis oleh Peter Carey, seorang sejarawan Inggris, yang berpendapat bahwa Belanda ingin mempengaruhi Diponegoro untuk menyerah.
Namun, dua hari sebelum Lebaran pada 25 Maret 1830, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, yang menandai berakhirnya Perang Jawa.
Kebijakan Daoed Joesoef: Menghapus Libur Ramadan
Pada periode 1978-1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef membuat kebijakan kontroversial dengan menghapus libur sekolah selama bulan Ramadan.
Langkah ini menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, yang khawatir kebijakan tersebut akan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa dan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat.
Daoed berpendapat bahwa belajar di sekolah juga merupakan bentuk ibadah.
Ia merujuk pada ayat pertama dalam Al-Qur'an, Iqra' (bacalah), yang menurutnya mengajarkan pentingnya belajar.
Baca Juga: Jangan Dibuang, Minyak Jelantah Bisa Menjadi Uang! Ikuti Langkah Tukar Menukarnya
Pandangan Muhammadiyah dan PBNU terhadap Kebijakan Ramadan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan menyiapkan paket khusus untuk menggantikan kegiatan belajar formal.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kegiatan seperti pesantren kilat di masjid atau sekolah tetap akan dilakukan dengan pengawasan guru.
"Kami mendukung kebijakan ini, namun Ramadan tetap harus dijadikan arena untuk mendidik akhlak dan karakter," kata Haedar.
Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan akan membahas lebih lanjut kebijakan ini dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar yang akan digelar pada 5-7 Februari 2025.