Namun, persoalannya sekarang menjadi lebih serius: bagaimana masyarakat dapat memastikan mana uang pembangunan kampus dan mana uang untuk "membeli kursi"?
Kalau Uang Pembangunan, Buka ke Publik
Di sinilah transparansi menjadi sangat penting.
Jika sebuah PTN memungut IPI Rp100 juta, Rp200 juta, atau bahkan lebih besar, hal itu harus memiliki dasar hukum, dibayarkan melalui rekening resmi, dicatat, diaudit, serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Publik berhak mengetahui berapa uang yang terkumpul dan digunakan untuk apa.
Jika dalam setahun sebuah PTN menerima IPI hingga Rp200 miliar, misalnya, penggunaan dana tersebut semestinya dapat dijelaskan secara terbuka. Berapa untuk laboratorium? Berapa untuk ruang kuliah? Berapa untuk peralatan? Berapa untuk fasilitas mahasiswa?
Jika memang uang tersebut digunakan untuk pembangunan, tunjukkan hasil pembangunannya.
Jangan sampai istilah "uang pengembangan institusi" justru menjadi wilayah abu-abu yang membuat masyarakat kesulitan membedakan pungutan resmi dengan transaksi di bawah meja.
Kasus ini menjadi jauh lebih serius karena yang dipertaruhkan bukan sekadar uang, melainkan keadilan dalam memperoleh pendidikan.
Bayangkan seorang siswa belajar bertahun-tahun, mengejar nilai, mengikuti berbagai persiapan, dan percaya bahwa dirinya harus bersaing secara akademik untuk masuk PTN.
Jika kemudian tersedia pintu lain bagi mereka yang memiliki uang dan koneksi, negara sedang memberikan pelajaran buruk kepada generasi muda: kerja keras bisa dikalahkan oleh uang dan akses.
Lebih mengkhawatirkan jika praktik semacam itu terjadi dalam penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran.
Kita sedang menyeleksi calon dokter, profesi yang kelak bertanggung jawab terhadap kesehatan, bahkan nyawa manusia. Apakah pintu masuknya boleh dikotori transaksi?
Karena itu, KPK dan pemerintah jangan berhenti di Purwokerto.
Bukan berarti seluruh kampus harus diperlakukan sebagai tersangka. Justru audit diperlukan untuk melindungi kampus-kampus yang bersih sekaligus membongkar pihak yang bermain.