Kemenko PMK Tegaskan Digitalisasi Sekolah Bukan Sekadar Bagi-Bagi Smartboard, Ini Tujuan Utama-nya

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), Prof Ojat Darojat, menegaskan bahwa program digitalisasi pembelajaran yang dijalankan pemerintah tidak boleh dipahami sebatas distribusi perangkat seperti smartboard atau smart TV.

Program ini, kata dia, merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem pendidikan digital yang utuh, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dari Pesantren di Purwokerto Pesan Damai Bergema, KomHak KWI dan Santriwati Al Hidayah Berbagi Sukacita

“Fokus pemerintah bukan sekadar mengirim perangkat ke sekolah, melainkan memastikan adanya infrastruktur, konten, dan sistem pembelajaran yang dapat diakses di mana pun,” ujar Prof Ojat dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, baru-baru ini.

Ia menilai masih banyak kesalahpahaman publik yang memandang program ini sebagai proyek pengadaan perangkat semata.

Padahal, lanjutnya, pendekatan yang dilakukan jauh lebih komprehensif.

“Orang sering hanya melihat bagi-bagi barang, padahal kami juga menyiapkan akses internet, sumber daya listrik, bahkan panel surya atau genset di wilayah terpencil agar perangkat benar-benar bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Program digitalisasi pembelajaran kini dikembangkan dengan memperhatikan kondisi setiap sekolah.

Sekolah yang memiliki jaringan listrik dan internet memadai akan memperoleh paket perangkat beserta konten digital.

Baca Juga: Harta Karun Tanah Jarang di Babel, Prabowo Sebut Nilainya Capai Rp128 Triliun dan Jangan Dicuri Lagi

Sementara itu, sekolah di wilayah tanpa listrik mendapat tambahan dukungan berupa panel surya dan koneksi satelit.

Tak hanya soal infrastruktur, Kemenko PMK juga menaruh perhatian besar pada penguatan kompetensi guru dan pengembangan konten pembelajaran digital.

“Kami ingin guru mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Tanpa kesiapan SDM, digitalisasi hanya jadi formalitas,” tegas Prof. Ojat.

Sementara itu, Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri, Katiman, menambahkan bahwa media massa memiliki peran penting dalam meluruskan persepsi publik mengenai program ini.

Menurutnya, kesalahpahaman sering muncul karena informasi yang disampaikan tidak lengkap.