Proyek Cepat, Utang Lambat Lunas: Potret Buram Bisnis Kereta Cepat Indonesia–China

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Bayang-bayang utang besar proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali jadi sorotan publik. Proyek kebanggaan yang digarap bersama China itu kini menghadapi persoalan pelik soal pembayaran utang dan transparansi kontrak kerja sama kedua negara.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertanyakan isi kontrak kerja sama Indonesia–China yang hingga kini tak kunjung dibuka ke publik.

“Kita belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan China dalam proyek ini, bahkan dalam sebuah wawancara, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya,” ujar Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Sabtu, (25/10/2025).

Baca Juga: Pertemuan Diam-Diam di Kuala Lumpur, Tanda Gencatan atau Siasat Dagang Baru AS-China?

Mahfud menilai, tertutupnya isi kontrak menjadi sumber keresahan publik. Ia pun mempertanyakan apakah DPR benar-benar memiliki salinannya, serta mengapa dokumen itu tidak bisa diakses secara terbuka.

“Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh?” imbuhnya.

Proyek Whoosh digarap oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dengan mayoritas saham dipegang oleh BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Co. Ltd dari pihak China. Total investasi proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,6 triliun.

Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga tetap 2 persen per tahun selama 40 tahun.

Namun banyak pihak menyoroti bunga pinjaman tersebut karena jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran Jepang yang sebelumnya ikut dalam tender, yakni hanya 0,1 persen per tahun.

Masalah lain muncul akibat pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS (Rp19,9 triliun), yang membuat total investasi membengkak menjadi lebih dari Rp120 triliun.

Untuk menutup kekurangan dana, pemerintah dan BUMN harus menambah pinjaman baru dari CDB dengan bunga di atas 3 persen.

Saat ini, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium tercatat memiliki utang sekitar Rp6,9 triliun kepada CDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, APBN tidak akan digunakan lagi untuk menanggung beban tersebut.

“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa Rp80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” kata Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, pada 12 Oktober 2025 lalu. 

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, restrukturisasi utang Whoosh termasuk salah satu dari 22 program strategis Danantara.

Skema yang disiapkan mencakup penambahan ekuitas hingga opsi menyerahkan sebagian aset proyek kepada pemerintah untuk dijadikan Badan Layanan Umum (BLU).