Ferry Latuhihin Bongkar Perbedaan Data Kemiskinan RI, Mengapa Data Bank Dunia dan BPS Berbeda?

photo author
Steve Vantax, Pontianak Globe
- Sabtu, 13 September 2025 | 21:33 WIB
Pengamat ekonomi, Ferry Latuhihin menyoroti perbedaan angka kemiskinan RI antara BPS dengan Bank Dunia.  (YouTube @Tonny Hermawan Adikarjo)
Pengamat ekonomi, Ferry Latuhihin menyoroti perbedaan angka kemiskinan RI antara BPS dengan Bank Dunia. (YouTube @Tonny Hermawan Adikarjo)

PONTIANAKGLOBE.COM,JAKARTA -- Perbedaan data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia atau World Bank menarik perhatian publik di Indonesia.

Pengamat ekonomi Ferry Latuhihin menyoroti perbedaan ini, terutama karena metode penghitungan kedua lembaga yang mendasar berbeda.

Baca Juga: Pemuda Katolik Pontianak Lantik 47 Pengurus Baru, Stefanus Paras Agung Siap Cetak Kader Berprestasi

Ferry membahas isu ini dalam siniar YouTube Tonny Hermawan Adikarjo yang dipublikasikan pada Jumat, 12 September 2025.

Menurut Ferry, wajar jika publik merasa bingung karena angka kemiskinan yang dipaparkan BPS dan Bank Dunia terlihat sangat berbeda.

Tonny membuka percakapan dengan menyinggung data resmi terbaru dari kedua lembaga.

"Pada 25 Juli 2025, BPS menyatakan angka kemiskinan di Indonesia hanya 8,47 persen, turun 0,1 persen dibanding September 2024. Tetapi Bank Dunia mengatakan kemiskinan di Indonesia mencapai 68,2 persen. Sebenarnya yang benar yang mana?" tanya Tonny kepada Ferry.

Menanggapi itu, Ferry menjelaskan bahwa perbedaan utama terletak pada metode pengukuran.

"Pada dasarnya, tergantung metode pengamatan. BPS menggunakan ukuran konsumsi di bawah Rp20.000 per hari sebagai garis kemiskinan. Dengan kriteria ini, angka kemiskinan nasional menjadi 8,47 persen," ujarnya.

Ferry menambahkan, dalam metode BPS, seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari di bawah Rp20.000 dianggap miskin, setara dengan sekitar Rp600 ribu per kepala per bulan.

Sementara itu, standar Bank Dunia menggunakan purchasing power parity (PPP) atau Paritas Daya Beli.

Baca Juga: Bongkar Akar Demo! Tom Lembong: Indonesia Sedang Masuki Fase Down Cycle

Konsep ini menyesuaikan nilai tukar mata uang agar daya beli seragam antarnegara.

"World Bank menggunakan PPP, sehingga ukuran kemiskinan dibuat seragam agar bisa dibandingkan dengan negara lain," jelas Ferry. Dengan standar internasional ini, angka kemiskinan di Indonesia terlihat jauh lebih tinggi.

Ferry menekankan pentingnya memahami perbedaan ini agar masyarakat tidak salah kaprah saat membandingkan data nasional dan global.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Steve Vantax

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X