PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak akan dihapus.
Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan program tersebut agar lebih efektif dan tepat sasaran. Purbaya mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam implementasi MBG, sehingga efisiensi menjadi salah satu fokus utama pemerintah terhadap program yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
"MBG program unggulan Bapak Presiden, kita enggak bisa hapus. Tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya," kata Purbaya saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo, dikutip pada Jumat, 3 Juli 2026.
"Jadi, dengan itu, orang yang susah bisa terbantu. Hanya saja pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki," lanjutnya.
Program Baru, Wajar Masih Banyak Kekurangan
Purbaya mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah perbaikan, salah satunya melalui efisiensi anggaran.
Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang semula direncanakan sebesar Rp330 triliun telah diturunkan menjadi Rp270 triliun. Bahkan, anggaran tersebut masih berpotensi kembali dipangkas apabila efisiensi dinilai memungkinkan.
"Tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi, akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran, itu perintah Bapak Presiden," ujarnya.
Purbaya menilai kekurangan dalam pelaksanaan program merupakan hal yang wajar karena MBG masih tergolong sebagai program baru.
"Enggak usah takut. Program pertama pasti banyak bolongnya. Dulu juga yang berani datang ke BGN cuma saya, yang lain enggak berani. Itu pun ketika saya datang ke sana, pada ribut," tuturnya.
Baca Juga: Perubahan Iklim Kian Berdampak di Indonesia, Kolaborasi Jadi Kunci Perkuat Ketahanan Masyarakat
Kemenkeu Perketat Pengawasan SPPG
Selain melakukan efisiensi, Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG.
Purbaya mengatakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah kini ditugaskan untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap operasional SPPG.
Artikel Terkait
Belarus Siap Bantu Perkuat Ketahanan Pangan Indonesia Lewat Alih Teknologi dan Modernisasi Pertanian
Ekspor Olahan Nikel dan Sawit Topang Surplus Neraca Perdagangan Nonmigas RI Capai USD 16,31 Miliar
Kebakaran Hebat di Jalan Tanjungpura Pontianak, Enam Ruko Ludes Dilalap Api
DPR Pertanyakan Dasar Ilmiah Klaim BPKN soal Usia Galon Guna Ulang, Soroti Bukti Keamanan Produk
Perubahan Iklim Kian Berdampak di Indonesia, Kolaborasi Jadi Kunci Perkuat Ketahanan Masyarakat
IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau, Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia